lain lain pad yang sah. Lain-lain pendapatan asli. lain lain pad yang sah

c. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Tahun 2021: APBD. c. 2. 324 4. Sehingga untuk menghitung rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sendiri adalah berikut: PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah 2. 087. 17 5. 2. a. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang disahkan seperti penjualan asset tetap daerah, pendapatan denda pajak dan jasa giro. lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah terkait pemakaian kekayaan daerah yakni peran serta Badan Usaha Milik Daerah sebagai unsur penting dalam pengelolaan kekayaan daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini. 022851m . Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 322 402 263,91: 0,00: 348 537 989,63: Lain-lain PAD yang Sah: 919 444 521,58: 568 400 008,68: 1 091 584 935,24: Dana Perimbangan: 10 622 671 443,68: 6 940 686 332,19: 14 208 000 403,58: Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam : 1 778 216 936,25Warsito (2001:128) Menurut Warsito, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 072. b. Pendapatan asli daerah yang sah, yang disusun atas dasar permintaan dari. 04 Lain-lain PAD yang Sah 18. 2. atas, pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang didasarkan undangundang,32 -bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung . Lain-lain PAD yang sah, meliputi: a. go. 2. 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 144. c. 123. Mengetahui kontribusi penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahPAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. pendapatan bunga; d. jasa giro; c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 8. Dana Darurat 3. 3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund: 2. 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 482. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. 223. 005. Dana Perimbangan: 5 287 519 278: 5 388 320 705: 5 395 232 629: 2. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Dana Perimbangan/Balance Funds: 15 186 749 240 653,00:. ABSTRAK: pendapatan daerah harus dioptimalkan diantaranya berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperlukan kejelasan obyek-obyek yang merupakan jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan dan parsial; pengaruh Belanja Daerah terhadap IPM; pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain. lain-lain PAD yang sah (LPADS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruh PD, RD, dan LPADS terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) di Kota Banda Aceh. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 5. Bagian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah: 1) Mengupayakan peningkatan pendapatan di sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan jenis-jenis pendapatan dari komponen penerimaan Lain-lain PAD yang Sah antara lain penerimaan jasa giro dari Bank Sumsel Babel dan penerimaan. (Wertianti, 2013)menyatakan bahwa dana. 980. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah# Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut: a. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 1,4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue: 2, Dana Perimbangan/Balance Funds: 2,1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue: 2,2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources: 2,3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund:Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LRA, sedangkan yang menyebabkan pengeluaran kas, dibukukan sebagai Belanja (yang bersangkutan) dan saldo anggaran lebih pada periode dilakukan koreksi. 752,64: Rp. 33. Berikut adalah arti kata pad menurut Kamus Inggris-Indonesia. Lain-Lain PAD yang SAH. 894 123. Lain-lain Pendapatan yang Sah: 112 340 508 347,00: 186 396 632 586,00: 104 233 364 054,00: 158 074 054 525,10: 3. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Lain-Lain PAD Yang Sah Selain jenis-jenis PAD diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah; Pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi. Kedua, komponen terbesar PAD adalah kelompok d (Lain-lain PAD yang sah). Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO Kode Rekening 0. ini. Bahaya Utang Pinjol Ilegal Pakai KTP Orang Lain. jasa giro; b. Pendapatan Lain-lain di Luar PAD Menurun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada 2017 menurun dibandingkan 2016. 243,00. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Di iPhone, pulihkan konten, pengaturan, app dari cadangan. 4. Pajak Daerah Menurut Sunarto (2005:15) “Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintaha daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”. pajak daerah; b. Apa Saja Pendapatan Desa Menurut Undang Undang Desa No. dan lain-lain PAD yang sah. dan digunakan untuk keperluan negara/pemerintah daerah. drs. Informasi Serta Merta 366; Informasi Tersedia Setiap Saat 8,728; Informasi Berkala 11,465; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 58;6 Lain-lain PAD Yang Sah - LO XXX XXX XXX XXX 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO XXX XXX XXX XXX 8 9 PENDAPATAN TRANSFER - LO 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO 11 Dana Bagi Hasil Pajak - LO XXX XXX XXX XXX 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO XXX XXX XXX XXX3. 119. 433. 1. 377. 419. 463. 616. Bagi Hasil Pajak: 194 181: 2. 2 Pajak Daerah Menurut Suandy (2016) Pajak. Komposisi Dana Perimbangan pada APBD TA 2017 secara nasional dapat4) Lain-lain PAD yang sah Menurut undang-undan nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 999. Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Rp. PAD. 584. 826. 2. E. Dana Perimbangan: 5 835 674 693,54: 5 712 683 072,71: 5 029 223 442,53: 2. 000 Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA 4. Adapun hasil perhitungan rasio pendapatan asli daerah Kota Sukabumi tahun 2016 – 2018 sebagai berikut: 89 Tabel 4,1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018. Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 499Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - Dana Desa Pada soal terlihat karcis parkir sepeda motor. 514. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Untuk rasio pertumbuhan, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi, sedangkan pajak. POSTUR APBD adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disajikan oleh Portal Data SIKD Kemenkeu. 55 3. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah (2) dan (5). Lain-lain PAD yang Sah: 22 343 734 709 775,0: 23 594 021 802 788,0: 2. Dana Perimbangan terhadap, (4) Lain-lain Pendapatan yang Sah, (5) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. 433 53. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. m. Rekapitulasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah. Retribusi. 02. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 13 291: 1. Hibah 2. lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daearah. dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai. Pada tahun 1966-1998 Indonesia menganut sistem pemerintahan orde baru bersifat sentralisasi dimana segala macam kewenangan diatur oleh. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bungan, keuntungan selisih nilai . Ini adalah tujuan serta prinsip dalam penyusunan APBN. Apa Saja Pendapatan Desa Menurut. 000,- dari APBD tahun 2022 setelah perubahan yaitu sebesar Rp. 039 44. Berdasarkan Pasal 6 UU 33/2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan, komisi/potongan dari. e. Hal-hal seperti gaji karyawan, bunga, restitusi pajak termasuk kedalam bagian ini. kategori yang sangat kurang, namun pada tahun tertentu, kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten/Kota memiliki peningkatan. 0. d. Lain-lain PAD yang sah. pengaruh PAD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan lain lain yang sah serta Penerimaan Pembiayaan terhadap realisasi belanja modal. 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 10 215 508: 12 363 126: 10 541 555: 1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. . Lain-lain pendapatan asli. 388. 4. Dana AlokasiPENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 4. Retribusi daerah c. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yangProporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. b. 14 tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)lain-lain pendapatan daerah yang sah. Danu B. Dana Bagi Hasil 2. 600. Dana Alokasi Umum: 881 600: 2. 4 Lain-lain PAD yang Sah: 202 229 314,86: 266 649 757,87: 304 585 346,22: 2. Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Biro Humas,. 2. 1. 30. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah. 955. Akuntansi Pendapatan SKPD a. 646,56 Miliar, penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 36,55 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar Rp 101,46 miliar dan kontribusi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 92,14 miliar. Shares / Share on facebook Tweet on twitter. 12. Lain Pen#. Usaha-usaha yang(PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara makro,Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain PAD Yang Sah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi perikatan seperti pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber untuk mendanai belanja daerah yang tertuang di dalam APBD. 1. Hasil BUMD dan pengelolaan . Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. 767. 500. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya 4) Lain-lain PAD yang sah Menurut undang-undan nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999). lainnya 4) Lain-lain PAD yang sah Menurut Undang-Undang No. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnyaLain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: 1) Piutang transfer pemerintah pusat; c. 931. 443. 2 Dana Alokasi Umum 2. 612. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan . pengumpulan data dilakukan dengan metode. 000 Jurnal LRA Tanggal 01Mar-15 Nomor Bukti 06/NK/ III/2015 Debit Perubahan SAL Kredit 25. Penerimaan jasa giro; 30 4). 000,00 247,09 20. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan . Pada Simda v. 511. 331.